Menuju Indonesia Mandiri, Sektor Pertambangan Harus Rela ‘Disenggol’

Image

Bicara mengenai Indonesia yang mandiri, otomatis berhubungan dengan persoalan aktivitas ekspor dan impor. Ketika lalu lintas perdagangan dalam negeri didominasi oleh barang impor dengan alasan ketidakberdayaan Indonesia menciptakan atau mengelola barang tertentu, maka sudah bisa dikatakan pada posisi tersebut Indonesia belum mandiri. Kenyataannya memang begitu.

Dominansi kegiatan ekspor-impor sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi adanya sumber daya alam, adanya pengelola atau sumber daya manusia, dan kebijakan yang berlaku. Dalam kacamata saya, ketiga elemen tersebut harus saling berharmonisasi. Kala salah satu di antara faktor tersebut ada yang timpang, maka mimpi Indonesia yang mandiri dengan dominasi ekspor tidak bisa tercapai.

Fokus pada satu sektor, salah satu sektor yang sedang hits dan menjadi trending topic pada tahun 2014 ini adalah sektor pertambangan. Hal tersebut jelas, kehadiran UU Minerba No.4 tahun 2009 berhasil menggoyahkan ketiga faktor yang mempengaruhi kegiatan ekspor-impor. Larangan mengekspor bahan tambang mentah, sedikit banyaknya menggetarkan mereka para pemilik usaha tambang, dunia pendidikan dalam hal penyiapan tenaga ahli, dan tentu pemerintah sendiri.

Kenyataannya, 75% sektor pertambangan RI dikuasai oleh asing. Bagaimana bisa dikatakan Indonesia mandiri dalam kondisi seperti itu? Dilansir dari okezone, Faisal Yusra yang merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI), menilai bahwa Indonesia adalah surga bagi investor asing. Kilau emas kuning dan hitam (migas) sangat menarik perhatian pengusaha tambang asing untuk mengeruknya dari bumi Indonesia. Dia menjelaskan, dominasi asing sector pertambangan dalam negeri dinilai kian mengkhawatirkan bahkan telah mengancam kedaulatan perekonomian Indonesia, karena menjadikan pertambangan sebagai komoditas yang tidak memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan rakyat. Disisi lain, besarnya dominasi asing disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang terlalu membuka lebar pintu investasi bagi investor asing di sector strategis.

Berlakunya UU Minerba sejak 12 Januari lalu pun menjadi tugas besar perguruan tinggi dalam negeri. Larangan ekspor tersebut memancing kehadiran pabrik-pabrik smelter baru di Indonesia yang tentunya membutuhkan tenaga ahli dalam pengoperasiannya. Dalam pengolahan bahan tambang, jurusan Teknik Metalurgi menjadi bidang yang paling bertanggung jawab dalam kesiapan tenaga ahli. Dilansir dari ITS Online, Sungging Pintowantoro ST MT PhD, Kepala Jurusan Teknik Material dan Metalurgi (JTMM) FTI-ITS yang juga merupakan Wakil Ketua Dewan Asosiasi Metalurgi dan Material Indonesia (AMMI), memaparkan bahwa untuk JTMM sendiri mulai kurikulum 2014 akan menjadikan mata kuliah Metalurgi Ekstraksi dan Pengolahan Besi&Baja yang sebelumnya bersifat pilihan, menjadi wajib. Hal tersebut merupakan salah satu contoh dari upaya perguruan tinggi selaku pencetak tenaga ahli dalam menunjang sumber daya manusia.

Pasca diberlakukannya UU Minerba, pemerintah pun sedikit kewalahan. Tingginya tuntutan untuk membangun smelter dalam negeri sedikit menyulitkan dari segi ekonomi dan akselerasi produksi bahan tambang dari perusahan-perusahan tambang asing maupun nasional. Pembangunan smelter membutuhkan uang yang tidak sedikit, namun hanya sedikit bank yang berani meminjamkan uang untuk pembangunan smelter dalam negeri. Disisi lain, perusahan tambang terus mengeruk bahan tambang, konsentratnya harus segera diproses untuk menunjang optimalisasi produksi. Namun UU Minerba justru mereduksi persentase produksi hasil tambang karena kurangnya jumlah smelter dalam negeri. Meski sudah dihadirkannya undang-udang turunan UU Minerba yang membolehkan enam jenis bahan tambang tetap ekspor, namun tingginya pajak bea cukai menjadi bahan pertimbangan lain bagi perusahaan.

Memang, diberlakukannya UU Minerba ini menjadi sebuah dilematis. Saya sendiri menanggapi hal ini merupakan sebuah tindakan berani dari pemerintah. Dengan segala resikonya, ekonomi maupun politik, ini merupakan langkah awal untuk Indonesia yang mandiri. Pemberlakuan undang-udang ini pun menjadi dorongan tersendiri untuk mencetak lebih banyak lagi tenaga ahli di bidangnya. Meski harus menunggu hingga tiga tahun agar smelter bisa beroperasi normal, namun itu lah fase yang layaknya Indonesia alami dengan segala resikonya untuk pada akhirnya menjadi negara yang mandiri. Yaitu Indonesia yang bisa mengelola kekayannya sendiri dan mengekspor bahan yang memang sudah diolah dengan nilai jual yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, mengenal seluk beluk pertambangan dan membuka pikiran atas paradigma yang sudah terbangun mengenai kekayaan Indonesia dan Pertambangan adalah penting. Saya sebagai mahasiswi yang kiranya memiliki fungsi sebagai Iron Stock dan Social Control, tentu perlu mengetahui, mensosialisasikan, dan ikut mengawal keberlangsungan UU Minerba ini. Karena pada akhirnya, di tangan para  pemuda lah Indonesia akan menggantungkan nasibnya.

Ilmi Mayuni Bumi

Mahasiswi Jurusan Teknik Material dan Metalurgi ITS 2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s